REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK--Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Jumat mengatakan ia tidak punya rencana menyelenggrakan pemilu tahun ini karena dibutuhkan lebih banyak waktu bagi rekonsiliasi setelah kerusuhan politik paling berdarah dalam puluhan tahun.
"Pemerintah tidak mengesampingkan pembubaran (majelis rendah parlemen) atau pemilu dipercepat tetapi situasi harus lebih damai," katanya dalam siaran langsung televisi.
"Saya tidak berniat membubarkan parlemen sebelum akhir tahun ini karena pada saat itu pemerintah saya harus stabil untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat," katanya, dan menambahkan akan lebih baik menyelenggarakan pemilu tahun 2011.
Abhisit mengusulkan pemilu diselenggarakan November dalam usaha mengakhiri protes-protes yang rusuh selama dua bulan di Bangkok oleh kelompok "Baju Merah", tetapi ia menangguhkan rencana itu karena para pengunjuk rasa menolak membubarkan diri sampai militer menghentikan unjuk rasa itu.
Pemimpin Partai Demokrat yang lahir di Inggris dan berpendidikan Universitas Oxford itu tidak akan menyelenggarakan pemilu sampai akhir tahun ini.
Menteri Luar Negeri Kasit Pirompa dalam kunjungannya ke Brussels bulan lalu mengatakan pemilu mungkin akan diselenggarakan awal tahun 2011. Protes-protes massa oleh gerakan Baju Merah, yang menuntut pemilu dipercepat, menimbulkan kerusuhan yang menewaskan 90 orang, sebagian besar warga sipil dan hampir 1.900 orang cedera, diakhiri dengan tindakan keras militer 19 Mei.
Abhisit melakukan hubungan telepon langsung, Kamis dengan rakyat untuk meminta saran-saran mereka bagi rekonsiliasi nasional setelah krisis politik di kerajaan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
