Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

PM Pakistan Peringatkan Risiko Konflik di Teluk

Sabtu 25 May 2019 17:35 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Foto: EPA-EFE/Thomas Peter
Khan berharap perang tak akan pecah di Teluk

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan terjadinya konflik di Teluk menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Ia mengaku cukup mencemaskan hal tersebut.

"Peningkatan lebih lanjut dalam ketegangan di kawasan yang sudah bergejolak, tidak menjadi kepentingan siapa pun. Semua pihak perlu melakukan pengekangan maksimum dalam situasi saat ini," kata Khan, dalam pernyataan yang dirilis kantornya pada Jumat (24/5) malam.

Meskipun situasi terus memanas, Khan berharap perang tak akan pecah di Teluk. "Dia menggarisbawahi bahwa perang bukanlah solusi untuk masalah apa pun," kata kantor Khan.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammas Javad Zarif diketahui telah mengunjungi Pakistan baru-baru ini. Ketegangan antara negaranya dan AS menjadi salah satu isu yang dia bahas bersama para pejabat Pakistan.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Iran, IRNA, Zarif mengatakan bahwa tudingan AS terhadap Teheran, termasuk perihal dalang sabotase kapal tanker milik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), telah meningkatkan ketegangan. "Tindakan ini juga merupakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas global," ujarnya.

AS sendiri telah memutuskan untuk mengerahkan 1.500 pasukan tambahan ke Teluk. Menurut Pentagon, mereka ditempatkan di sana untuk melindungi kepentingan dan keamanan pasukan AS yang telah bertugas di Timur Tengah.

Pentagon menilai, tindak-tanduk Iran di Teluk memang telah membahayakan kepentingan AS. Kendati demikian, ia membantah bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk memprovokasi Iran.

Presiden AS Donald Trump juga telah memutuskan melanjutkan penjualan senjata kepada sekutunya di Teluk, yalni Saudi dan UEA. Sebelumnya penjualan senjata ke kedua negara itu ditangguhkan karena mereka dianggap bertanggung jawab atas terjadinya bencana kemanusiaan di Yaman.

Sumber : Reuters
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA