REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Setelah lebih dari sebulan ditunda PBB Jumat mengeluarkan satu laporan yang mengatakan satu tim para ahli independen sedang menyelidiki kemungkinan Korea Utara melakukan transaksi senjata dengan Suriah dan Myanmar.

Laporan setebal 74 halaman bulan lalu, mengatakan Korut "terus aktif melakukan tindakan yang melanggar resolusi-resolusi (sanksi-sanksi PBB). Tim ahli menyampaikan satu laporan kepada komite sanksi-sanksi Korut Dewan Keamanan PBB bulan lalu.

Laporan-laporan Tim Ahli PBB itu sangat peka. Cina, yang disebut dalam laporan itu sebAgai pusat transit bagi pelanggaran yang berkaitan senjata Korut yang ilegal itu, mencegah Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu menyiarkan laporan terdahulu itu, kata para utusan PBB kepada Reuters.

Laporan tahun lalu tidak pernah disiarkan, kendatipun Reuters melihat dan memberitakannya saat itu. Satu laporan tim ahli yang sama mengenai Iran yang disiarkan pekan ini, kendatipun khawatir bahwa Rusia akan menekannya dan Cina telah menghambat laporan-laporan mengenai Korut.

"Cina akhirnya setuju laporan itu disampaikan kepada publik. Kami senang bahwa publik akan dapat mempelajari dan menganalisanya," kata seorang diplomat dewan itu kepada Reuters.

Laporan itu mengatakan Pyongyang terus melanggar sanksi-sanksi, kendatipun tim itu tidak menerima laporan-laporan baru mengenai "pelanggaran-pelaggaran yang melibatkan transfer nuklir, bahan (senjata-senjata pemusnah massal) lainnya atau rudal-rudal balistik."

"Kendatipun (sanksi-sanksi) itu tidak membuat DPRK (Korut) menghentikan kegiatannya yang dilarang itu, mereka tampaknya memperlambatnya dan membuat transaksi-transaksi terlarang itu lebih sulit dan mahal," kata laporan tim itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika