REPUBLIKA.CO.ID,KARAKAS--Krisis politik menjelang hari pelantikan presiden Venezuela makin runcing. Kalangan agamawan di negara itu, mengatakan instabilitas politik mengancam negara tersebut.

Para pemuka agama mendesak pemerintah memenuhi permintaan oposisi untuk pemilihan kembali. Kepala Uskup Venezuela, Diego Padron mengatakan, aturan konstitusi mengharuskan kehadiran presiden terpilih saat pelantikan dan pengambilan sumpah, Kamis (10/1) mendatang.

''Ini bukan tugas kami sebenarnya. Namun pembelokan konstitusi tidak dapat diterima,'' kata Padron, seperti dilansir BBC News, Selasa (8/1).

Menurut Padron, pemerintah tidak dapat menghindar dari kemauan masyarakat yang menghendaki pemilihan ulang. Jika presiden terpilih tidak dapat dihadirkan maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Padron menilai, perlawanan pemerintah dengan menutup peluang suara oposisi, dengan alasan konstitusional bertentangan dengan demokrasi. Kalangan agamawan ini menyindir pemerintah sengaja membelokkan tafsir konstitusi untuk tujuan politis.

''Kami menentang setiap upaya merugikan demokrasi,'' ujar Padron.

Presiden Hugo Chavez kembali terpilih untuk ketiga kali melalui pemilihan umum, yang digelar Oktober 2012. Konstitusi mengharuskan presiden terpilih melakukan sumpah jabatan dan pelantikan Kamis (10/1) mendatang.

Namun, kondisi pemulihan pascaoperasi memaksa Chavez tidak dapat diambil sumpahnya. Chavez diterbangkan ke Havana, Kuba, Selasa (11/12) untuk melakukan operasi kanker ganas. Hingga sekarang Chavez belum kembali ke negaranya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika