REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Michelle Bachelet melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Donald Trump. Ia menyebut bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membahayakan kesehatan masyarakat dan hak anak dengan kebijakannya di bidang lingkungan dan migrasi.
Dalam sebuah pidato di hadapan Dewan HAM PBB pada Kamis, Bachelet yang sebelumnya menjabat presiden Cile, menentang langkah yang dilakukan AS. Langkah yang dimaksud adalah melonggarkan perlindungan terhadap lingkungan, termasuk kanal air dan lahan basah dengan dalih untuk deregulasi ekonomi negara.
"Polutan yang tidak ditangani bisa saja sekarang bercampur langsung dengan jutaan mil aliran sungai, sehingga membahayakan ekosistem, air minum, dan kesehatan manusia. Standar emisi gas kendaraan yang diturunkan serta penurunan regulasi untuk industri minyak dan gas juga bisa mengancam HAM," ujar Bachelet.
Trump telah mengurangi sejumlah perlindungan terhadap lahan publik termasuk Suaka Margasatwa Nasional Arktik di Alaska serta Monumen Nasional Bear Ears dan Grand Staircase-Escalante di Utah. Kebijakan tersebut mungkin nantinya akan membuat perusahaan mengklaim hak untuk menggali tambang di wilayah itu.
Bachelet juga mengkritik kebijakan migrasi AS yang disebutnya meningkatkan keprihatinan HAM secara signifikan. "Mengurangi jumlah orang yang mencoba masuk ke negara AS semestinya tidak boleh dilakukan karena berarti mengabaikan perlindungan internasional terhadap para pencari suaka dan migran. Situasi anak-anak di kamp penahanan menjadi keprihatinan tersendiri," kata dia.
Sejak Januari 2019, pemerintahan Trump telah mengirim para migran yang kebanyakan dari Amerika Tengah kembali ke Meksiko di bawah kebijakan Protokol Perlindungan Migran (MPP). Menurunkan angka migrasi ke AS telah menjadi program yang diunggulkan dalam masa pemerintahan Trump serta kampanye pemilihan kedua baginya tahun ini.
Salah satu langkah yang dia lakukan setelah mulai menjabat pada Januari 2017 adalah mengeluarkan perintah untuk memangkas hingga setengah dari jumlah rencana permukiman kembali bagi pencari suaka sebanyak 110 ribu. Sejak saat itu, angkanya terus menurun setiap tahun dalam masa jabatan Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
