"Ini mendorong Pemerintah Israel meningkatkan aktivitas permukimannya dan mengancam akan mengambil langkah-langkah berbahaya serta merusak seperti mencaplok tanah yang diduduki," kata Gheit saat berbicara kepada Dewan Keamanan PBB pada 18 Januari lalu, dikutip laman Ynet News.
Pernyataan Gheit muncul setelah Israel baru-baru ini menyetujui pembangunan 800 rumah di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Gheit mengatakan upaya signifikan perlu dilakukan oleh semua pihak dalam beberapa bulan mendatang guna menegaskan kembali solusi dua negara Israel-Palestina.
Terkait hal ini, dia berharap pemerintahan baru AS dapat memperbaiki kebijakan dan proses yang tak berfungsi serta terlibat dalam proses politik yang bermanfaat dengan dukungan pihak-pihak regional dan internasional berpengaruh. “Ini akan memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina bahwa komunitas internasional akan berdiri di sisinya dalam aspirasi mulia untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan," katanya.
Selama masa pemerintahan Trump, peluang Palestina untuk dapat menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya kian tergerus. "Malapetaka" dimulai pada Desember 2017, yakni ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Keputusan itu tak hanya dikutuk Palestina, tapi juga negara-negara Arab dan Muslim. Alih-alih mendengar protes serta kecaman, pemerintahan Trump justru melanjutkan kebijakannya dengan memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
