Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, berbicara di NBC News pada Senin (1/2), mengatakan sanksi tambahan dapat diberlakukan terhadap Korea Utara dalam koordinasi dengan sekutu AS sebagai cara menuju denuklirisasi Semenanjung Korea yang terpecah.
Korea Utara menyangkal keberadaan kamp penjara politik dan Juli lalu mengecam Inggris karena mengumumkan sanksi terhadap dua organisasi yang menurut pemerintah Inggris terlibat dalam kerja paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di kamp tersebut.
Laporan PBB, mengutip wawancara dengan mantan tahanan, mengatakan pihaknya terus menerima laporan yang konsisten dan kredibel tentang penderitaan sistematis yang parah atau penderitaan fisik dan mental terhadap tahanan, melalui penderitaan pemukulan, posisi tertekan, dan kelaparan di tempat-tempat penahanan.
Ini menegaskan kembali temuan penyelidikan PBB pada 2014, yang dipimpin oleh mantan hakim Australia Michael Kirby, dan menunjukkan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penyiksaan terus terjadi di sistem penjara biasa. Kerja paksa yang mungkin merupakan kejahatan perbudakan terhadap kemanusiaan juga berlanjut di penjara, demikian isi laporan PBB tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
