Andrews juga mendesak komunitas bisnis internasional untuk segera mengambil tindakan.

"Segera hubungi lawan bicara Anda di Dewan Administrasi Negara dan tekankan kepada mereka bahwa Anda akan dipaksa untuk menangguhkan atau menghentikan bisnis di Myanmar jika mereka terus menempuh jalur kekerasan ini," tutur dia.

"Jika seperti yang saya khawatirkan, kita melihat kekerasan massal yang terus berlanjut terhadap pengunjuk rasa damai, dunia bisnis yang terus bekerja dengan militer, maka mereka harus menerima bahwa mereka turut terlibat dalam kekerasan itu," ingat dia.

Protes massal digelar di Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari, di mana masyarakat menolak klaim junta bahwa publik telah mendukung langkahnya untuk menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika