Pada Senin (22/3) lalu, Inggris juga telah menjatuhkan sanksi kepada empat pejabat China yang diduga terlibat pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Sanksi tersebut berwujud pembekuan aset milik para individu terkait.
Empat pejabat yang dijatuhkan sanksi adalah direktur biro keamanan umum Xinjiang Chen Mingguo, pejabat senior pemerintah Wang Mingshan dan Wang Junzheng, serta mantan wakil sekretaris Partai Komunis Cina (PKC) di Xinjiang Zhu Hailun. Selain mereka, Inggris pun menjatuhkan sanksi pada Biro Produksi dan Konstruksi Korps Keamanan Publik Xinjiang.
Kuasa hukum Kedutaan Besar (Kedubes) China di London Yang Xiaoguang mengaku kecewa atas langkah yang diambil Inggris. "Saya sangat menentang langkah ini, karena ini adalah keputusan yang sepenuhnya salah,” ujarnya.
Yang menegaskan tuduhan yang dilayangkan berbagai pihak kepada China terkait situasi di Xinjiang sama sekali tidak berdasarkan fakta. Inggris telah berulang kali mengecam dugaan penyiksaan dan praktik kerja paksa yang berlangsung di Xinjiang.
Pada 2018, panel HAM PBB mengatakan mereka telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Beberapa organisasi HAM turut meyakini adanya tindakan represif dan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
