Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengatakan, militem Myanmar telah melakukan "pembunuhan massal" dan meminta dunia untuk mengisolasi junta dengan memblokir akses senjata. Namun kritik dan sanksi asing yang dijatuhkan oleh beberapa negara Barat gagal mempengaruhi para jenderal militer Myanmar. 

Kekerasan militer terhadap warga sipil terus berlanjut. Pada Ahad (28/3), aparat keamanan Myanmar melepaskan tembakan pada sebuah upacara pemakaman di dekat Yangon. Penembakam terjadi ketika para pengunjuk rasa dan warga sipil berkumpul untuk berduka atas gugurnya 114 pendemo Sabtu dalam tindakan brutal aparat terhadap protes anti-kudeta sejak Februari.

Para pelayat melarikan diri dari penembakan di upacara pemakaman untuk siswa berusia 20 tahun Thae Maung Maung di Bago, Yangon. Saksi mata mengatakan, tidak ada laporan tentang korban jiwa dalam penembakan itu.

"Saat kami menyanyikan lagu revolusi untuknya, pasukan keamanan baru saja datang dan menembak kami," kata seorang wanita bernama Aye yang berada di upacara pemakaman tersebut. "Orang-orang, termasuk kami, lari saat mereka melepaskan tembakan," ujarnya menambahkan.

Sejumlah negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman dan Uni Eropa kembali mengutuk kekerasan tersebut. Presiden AS Joe Biden menyebut insiden penembakan di pemakaman sangat mengerikan.

"Mengerikan, ini benar-benar keterlaluan," ujar  Biden.

Diplomat tertinggi Uni Eropa, Josep Borrell meminta para jenderal untuk mundur. Borrell mengatakan, militer Myanmar telah melakukan tindakan yang tidak masuk akal karena menindas rakyat mereka sendiri. Sementara perwira tinggi militer AS mengatakan, militer profesional "bertanggung jawab untuk melindungi, bukan merugikan orang-orang yang dilayaninya". 

Ikuti Whatsapp Channel Republika