Kudeta militer merupakan kemunduran bagi Sudan menuju demokrasi. Militer dan pemerintahan sipil telah membagi kekuasaan sejak penguasa Omar al-Bashir digulingkan dua tahun lalu.
Kudeta militer di Sudan memicu kecaman internasional. Bank Dunia dan Amerika Serikat (AS) telah membekukan bantuan pendanaan. Hal ini menjadi pukulan besar bagi Sudan yang sudah terperosok dalam krisis ekonomi. Militer Sudan juga menghadapi tekanan dari Uni Afrika, yang menangguhkan negara itu dari kegiatannya sampai pemulihan otoritas transisi yang dipimpin pemerintahan sipil.
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi telah menggelar demonstrasi besar-besaran mengecam kudeta, yang menggagalkan transisi negara menuju pemerintahan sipil. Utusan khusus PBB untuk Sudan mengatakan, pembicaraan telah menghasilkan garis besar kesepakatan potensial untuk kembali ke pembagian kekuasaan, termasuk memulihkan kembali pemerintahan Hamdok.
Pekan lalu, al-Burhan mengatakan, dia ingin membentuk pemerintahan teknokrat baru, dan Hamdok bisa kembali menjadi pemimpin. Namun kantor Hamdok membantah laporan bahwa, Hamdok telah setuju untuk memimpin pemerintahan baru. Hamdok bersikeras agar para tahanan dibebaskan dan pemerintahan kembali dipulihkan sebelum melakukan dialog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
