Sebelumnya al-Burhan telah memerintahkan pembebasan empat menteri sipil yang ditahan sejak kudeta militer. Sudan TV pada Kamis (4/11), mengidentifikasi empat menteri yang dibebaskan yaitu Menteri Telekomunikasi Hashem Hassab Alrasoul, Menteri Perdagangan Ali Geddo, Menteri Informasi Hamza Baloul, Menteri Pemuda dan Olahraga Youssef Adam.
Pengumuman pembebasan itu terjadi saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengoordinasikan upaya untuk menemukan jalan keluar dari krisis politik Sudan setelah kudeta pada 25 Oktober lalu. Dalam kudeta tersebut, militer menangkap dan menahan politisi sipil terkemuka. Sementara Perdana Menteri Abdalla Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah.
Pembebasan empat menteri terjadi sehari setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), yang memiliki hubungan dekat dengan militer yang berkuasa di Sudan meninjau kembali sikap mereka terhadap kudeta militer. Saudi dan UEA menyerukan agar militer mengembalikan kekuasaan di bawah pemerintahan sipil.
Anggota lembaga think tank Insight Strategy Partner, Kholood Khair, mengatakan, langkah Arab Saudi dan UEA telah memicu keputusan al-Burhan untuk membebaskan empat menteri. Saudi dan UEA telah mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap militer Sudan, dan terlibat dalam pembebasan empat tahanan tersebut.
"Para pemimpin kudeta sekarang harus berurusan dengan realitas politik baru," ujar Khair, dilansir Aljazirah.