Krisis mata uang asing Sri Lanka menyebabkan penundaan pembayaran utang luar negeri pada April, sambil menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout. Namun, Wickremesinghe mengatakan kepada Parlemen bahwa diskusi dengan IMF menjadi rumit dan sulit karena Sri Lanka menjadi negara yang bangkrut sekarang.
Tidak seperti di masa lalu, ketika Sri Lanka memasuki negosiasi sebagai negara berkembang, kali ini harus menghasilkan laporan keberlanjutan utang kepada IMF untuk persetujuan sebelum kesepakatan dapat dicapai. Utang luar negeri Sri Lanka mencapai 51 miliar dolar AS (sekitar Rp 765 triliun), yang harus dibayar kembali 28 miliar dolar AS (sekitar Rp 420 triliun) pada akhir 2027. Ini berarti pembayaran rata-rata 5 miliar dolar AS (sekitar Rp 75 triliun) untuk lima tahun ke depan.
Warga Sri Lanka selama beberapa bulan terakhir terpaksa mengantre untuk membeli bahan bakar, gas memasak, dan makanan yang terbatas. Krisis telah menyebabkan protes jalanan selama berbulan-bulan dan bentrokan dengan polisi di pompa bensin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
