Kamis 14 Jul 2022 16:34 WIB

Ukraina Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Korut

Korut mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha
Media pemerintah Korea Utara mengatakan Kamis, 14 Juli 2022, bahwa menteri luar negeri Korut, Choe Sun Hui, mengirim surat kepada para pemimpin di wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri sehari sebelumnya untuk menyampaikan keputusan Korea Utara untuk mengakui kemerdekaan mereka dan kesediaannya untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan keduanya.
Foto: AP Photo/Andy Wong
Media pemerintah Korea Utara mengatakan Kamis, 14 Juli 2022, bahwa menteri luar negeri Korut, Choe Sun Hui, mengirim surat kepada para pemimpin di wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri sehari sebelumnya untuk menyampaikan keputusan Korea Utara untuk mengakui kemerdekaan mereka dan kesediaannya untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan keduanya.

Rusia mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk pada Februari lalu, yakni sesaat sebelum melancarkan serangan ke Ukraina. Sebelum diakui kemerdekaannya oleh Rusia, Luhansk dan Donetsk dikontrol oleh kelompok separatis pro-Rusia.

Awal pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani surat keputusan berisi penyederhanaan prosedur bagi warga Ukraina yang ingin memperoleh kewarganegaraan Rusia. “Menyatakan bahwa warga negara Ukraina, Republik Rakyat Donetsk (RRD) atau Republik Rakyat Luhansk (RRL), dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara permanen di RRD, RRL, atau Ukraina, berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Federasi Rusia lewat prosedur yang disederhanakan, sesuai dengan hukum tentang kewarganegaraan Federasi Rusia,” demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani Putin pada Senin (11/7/2022) tersebut, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.

Dalam surat keputusan sebelumnya, yang diperkenankan mengajukan kewarganegaraan Rusia hanya warga di RRL, RRD, dan wilayah Kherson serta Zaporozhye. Di dekret terbarunya, Putin menyatakan bahwa dinas angkatan bersenjata atau penegakan hukum di Donbass tidak akan menjadi penghalang untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia. "Layanan militer, dinas di keamanan nasional atau lembaga penegak hukum RRL dan RRD tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk menolak kewarganegaraan Rusia," katanya.

 

Di bawah undang-undang Rusia, prosedur yang disederhanakan memungkinkan individu mengajukan kewarganegaraan Rusia tanpa memenuhi sejumlah prasyarat, seperti tinggal di Rusia selama lima tahun, memiliki sumber pendapatan, dan menjalani ujian bahasa Rusia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement