REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Rencana Cina untuk membangun gedung kedutaan baru di dekat Menara London terhenti. Rencana pembangunan kompleks diplomatik terbesar di Inggris itu mendapatkan pertentangan dari dewan pemerintah setempat.
Dewan pemerintah lokal di London yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut, Borough Tower Hamlets, memblokir proyek pembangunan gedung kedutaan baru Cina pada Februari. Langkah ini diambil karena kekhawatiran tentang meningkatnya risiko serangan teror, protes, dan lalu lintas di daerah yang dikunjungi oleh jutaan wisatawan setiap tahun.
Pihak berwenang Cina memiliki waktu hingga Kamis (10/8/2023) untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut kepada pemerintah Inggris. Tetapi Cina tidak mengajukannya.
“Jika pemohon ingin mengajukan banding melalui prosedur penyelidikan publik, maka mereka harus memberi tahu kami sebagai otoritas perencanaan lokal. Kami belum menerima pemberitahuan seperti itu dari pemohon," kata pernyataan Tower Hamlets.
Dalam rencananya, Cina akan pembangunan kembali situs seluas 5,2 hektar yang merupakan rumah bagi Royal Mint dari 1811 hingga 1968, dengan menghancurkan beberapa bangunan yang ada dan memulihkan bangunan lainnya. Luas kompleks kedutaan baru mencapai sekitar 57.000 meter persegi, termasuk kantor, gedung pertukaran budaya, dan 225 apartemen. Luas tersebut mencapai sekitar 18 persen lebih besar dari kedutaan AS baru di London, yang dibuka pada 2018 dengan luas 48.000 meter persegi.
Dewan wilayah memberikan suara pada 10 Februari untuk menolak izin perencanaan pembangunan kedutaan baru Cina. Kedutaan Besar China di London meminta pemerintah Inggris untuk campur tangan dalam persoalan tersebut.
“Adalah kewajiban internasional negara tuan rumah untuk memberikan fasilitasi dan dukungan untuk pembangunan tempat diplomatik. Kami mendesak pihak Inggris untuk memenuhi kewajiban internasionalnya yang relevan," ujar Kedubes Cina di London.
Otoritas Inggris tidak mengomentari proposal Kedutaan Besar Cina, yang secara teori dapat diajukan ke pemerintah pusat yaitu ke Departemen Peninggian, Perumahan dan Masyarakat yang mengawasi sistem perencanaan.
Tetapi pemerintah menekankan bahwa keputusan perencanaan dibuat oleh dewan lokal, yang memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan banding.
Ada kekhawatiran yang berkembang di Inggris tentang investasi Cina dalam infrastruktur penting, serta tuduhan bahwa mereka telah berusaha untuk mempengaruhi politisi Inggris dan peneliti universitas. Keputusan untuk memblokir proyek kedutaan berlangsung empat bulan setelah seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi harus diselamatkan oleh polisi setelah dia diseret ke halaman konsulat Cina di Manchester. Setelah kejadian itu, menteri luar negeri Inggris memanggil wakil duta besar Cina ke kantornya dan meminta penjelasan.
Dewan Tower Hamlets mengatakan, kompleks kedutaan yang diusulkan akan membebani sumber daya polisi setempat, meningkatkan kemacetan jalan, dan berdampak negatif pada area sekitar Menara London. “Kedutaan yang diusulkan akan berdampak buruk pada pariwisata lokal, karena kekhawatiran atas dampak potensi protes, tindakan terorisme dan langkah-langkah mitigasi keamanan terkait dengan latar belakang sensitif dari tempat-tempat wisata yang signifikan secara nasional,” kata dewan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
