REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Pakistan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu membahas keputusan India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir.
"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira kami memiliki kelemahan," kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi menulis dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan, dilansir Voice of America, Rabu (14/8).
India mencabut status otonomi negara bagian Jammu dan Kashmir untuk membuat hukumnya sendiri. Pencabutan tersebut memungkinkan orang yang bukan penduduk membeli properti di sana. Saluran telepon, internet dan jaringan televisi telah diblokir setelah keputusan pada 5 Agustus dan ada pembatasan pergerakan di sana.
"Jika India memilih menggunakan lagi kekuatan, Pakistan akan diwajibkan menanggapi sebagai bentuk pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," katanya, dengan menambahkan mengingat implikasi berbahaya Pakistan meminta pertemuan itu.
Tidak jelas bagaimana dewan beranggotakan 15 orang itu akan menanggapi permintaan tersebut, dan apakah seorang anggota badan juga perlu membuat permintaan resmi. Pakistan mengatakan pada akhir pekan lalu mendapat dukungan China untuk tindakan tersebut.
Polandia merupakan presiden Dewan Keamanan untuk Agustus. Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz mengatakan kepada wartawan di PBB pada Selasa, dewan telah menerima surat dari Pakistan dan akan membahas masalah itu dan mengambil keputusan yang tepat.
Wilayah Himalaya dibagi antara India, yang memerintah Lembah Kashmir dan wilayah yang didominasi Hindu di sekitar kota Jammu. Pakistan mengontrol irisan wilayah di barat dan China, yang memiliki daerah dataran tinggi berpenduduk sedikit di utara.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta India dan Pakistan menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres juga mengatakan dia prihatin dengan laporan pembatasan di sisi Kashmir India.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi beberapa resolusi pada 1948 dan pada 1950-an tentang perselisihan antara India dan Pakistan mengenai wilayah tersebut. Ini termasuk pemungutan suara umum harus diadakan untuk menentukan masa depan Kashmir yang sebagian besar Muslim.
Resolusi lain juga menyerukan kedua belah pihak menahan diri untuk tidak membuat pernyataan, dan dari melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan tindakan apa pun yang dapat memperburuk situasi. Pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan sejak 1949 untuk mengamati gencatan senjata antara India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
