India telah menolak mengadakan pemungutan suara sampai Pakistan menarik pasukannya dari wilayah itu, termasuk dari Kashmir yang dikelola Pakistan. Pada 2019, India mengubah status konstitusional Kashmir yang dikelola India, menghapus ketentuan yang memungkinkan wilayah tersebut otonom dan menyerapnya ke dalam arus utama administratif negara.

Langkah itu ditolak oleh Pakistan, yang menuntut India membatalkan keputusan itu sebagai prasyarat untuk pembicaraan apapun.

Tindakan India itu juga disambut dengan kemarahan di Kashmir, di mana jam malam selama berbulan-bulan diberlakukan oleh ratusan ribu pasukan keamanan. Banyak pembatasan pada gerakan dan komunikasi Kashmir tetap berlaku di Kashmir yang dikelola India, di mana gerakan separatis bersenjata telah memerangi pasukan India sejak 1990-an.

 Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) telah mencatatkan pelanggaran hak asasi oleh pasukan keamanan India. Termasuk penggunaan senjata pelet untuk menargetkan pengunjuk rasa, pembunuhan di luar hukum dan intimidasi jurnalis. Alkhaledi kurnialam

Ikuti Whatsapp Channel Republika