Sanksi AS dan UE

Sebelum pelantikan Ortega, AS dan UE memberlakukan sanksi terhadap pejabat Nikaragua, termasuk menteri pertahanan. Sanksi ditetapkan setelah serangkaian tindakan lain yang telah dikoordinasikan Washington dengan sekutu dalam beberapa bulan terakhir untuk meningkatkan tekanan pada Ortega dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS dan mitra akan terus menyerukan pelanggaran rezim Ortega-Murillo yang sedang berlangsung. AS, katanya, juga akan menggunakan alat diplomatik dan ekonomi untuk mendukung pemulihan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Nikaragua.

Departemen Keuangan AS menyebut dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa pihaknya memberlakukan sanksi terhadap enam pejabat Nikaragua atas tuduhan tindakan kekerasan negara, disinformasi, dan penargetan media independen. Tindakan Departemen Keuangan menargetkan menteri pertahanan serta pejabat militer, perusahaan yang mengawasi layanan telekomunikasi dan pos, serta Perusahaan Pertambangan Nikaragua milik negara.

"Departemen Luar Negeri AS juga mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada 116 orang yang dituduh merusak demokrasi di Nikaragua," kata Blinken.

AS melarang beberapa walikota, jaksa dan polisi penjara, serta pejabat militer, antara lain, memasuki Amerika Serikat. Menanggapi tindakan terhadapnya, Ortega mengatakan dalam pidatonya bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak memiliki otoritas moral untuk menjatuhkan sanksi. "Mereka tidak menghormati hukum internasional," kata Ortega.

Ikuti Whatsapp Channel Republika