REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Pemerintah Israel menangguhkan hubungan dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) pada Rabu (12/2). Langkah itu diambil setelah badan tersebut merilis daftar perusahaan yang beroperasi di wilayah permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan dengan menerbitkan daftar tersebut Komisaris Tinggi PBB untuk HAM telah bergabung dalam gerakan boikot anti-Israel. “Keputusan komisioner mengejar sikap anti-Israel di Dewan HAM PBB adalah noda pada kantor Komisaris PBB dan HAM itu sendiri. Dengan pengumuman ini, komisioner telah menjadi mitra dan alat gerakan boikot, meskipun ‘daftar hitam’ tidak memiliki implikasi hukum yang nyata,” ujar Katz dikutip laman Times of Israel.
Katz mengatakan Dewan HAM PBB terdiri dari negara-negara yang tidak mengerti HAM. “Sejak pembentukannya, Dewan tidak mengambil satu langkah berarti menuju perlindungan HAM, tapi lebih berfungsi untuk melindungi beberapa pemerintahan yang paling diskriminatif di dunia,” ucapnya.
Menurut dia, dengan menyetujui penerbitan daftar perusahaan tersebut Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menyia-nyiakan kesempatan untuk menjaga martabat PBB. Hal itu pun akan menimbulkan dampak serius bagi masa depan hubungan Israel dengan organisasi atau badan HAM PBB.
“Negara Israel tidak akan menoleransi kebijakan anti-Israel yang diskriminatif ini dan akan mengambil tindakan untuk mencegah penerapan keputusan semacam ini,” kata Katz.
Terdapat 112 perusahaan yang masuk dalam daftar Dewan HAM PBB. Sebanyak 94 perusahaan di antaranya berbasis di Israel sementara sisanya bermarkas di sejumlah negara, termasuk AS, Inggris, Belanda, dan Prancis.
Beberapa perusahaan yang terdata Dewan HAM PBB merupakan perusahaan internasional. Perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan seperti Airbnb, Expedia, dan TripAdvisor tercantum dalam daftar. Perusahaan telekomunikasi Motorola juga tertera dalam deretan nama perusahaan yang tercatat Dewan HAM PBB.
Di bidang konstruksi-infrastruktur terdapat perusahaan asal Prancis dan Inggris yakni France's Egis Rail serta JC. Bamford Excavators. Kendati terdata, Michelle Bachelet tak dapat memasukkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam daftar hitam.
"Meskipun permukiman seperti itu dianggap ilegal menurut hukum internasional, laporan ini tidak memberikan karakterisasi hukum dari aktivitas yang bersangkutan atau keterlibatan perusahaan bisnis di dalamnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
