Rabu 10 Nov 2021 10:09 WIB

Negara-Negara Arab Mulai Dekati Suriah, AS Tebar Ancaman

AS mengkritik UEA dan negara Arab lain yang akan menormalisasi hubungan dengan Suriah

Rep: Kamran Dikarma/Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih
Presiden Suriah Bashar al-Assad. AS mengkritik UEA dan negara Arab lain yang akan menormalisasi hubungan dengan Suriah. Ilustrasi.
Foto:

Selain peringatan publik, AS telah menyatakan bakal menjatuhkan sanksi bagi siapa pun yang menjalin kerja sama bisnis dengan pemerintahan Bashar al-Assad. Sikap demikian akan dipertahankan hingga resolusi damai tercapai di Suriah. Washington juga mengatakan tidak akan mencabut sanksi, termasuk tindakan yang dapat membekukan aset siapa pun yang berurusan dengan Damaskus, terlepas dari kebangsaannya.

Alih-alih mengindahkan, UEA justru mengabaikan ancaman tersebut. Mereka memutuskan membuka lagi kedutaan besarnya di Damaskus dan membangun kontak dengan pemerintahan Assad.

UEA sebelumnya telah mengkritik sanksi AS terhadap Suriah. Namun, Washington tetap teguh dengan pendiriannya terhadap pemerintahan Assad.

UEA telah berada di garis depan upaya beberapa negara Arab untuk menormalkan hubungan dengan Suriah. Awal tahun ini, UEA menyerukan agar Suriah diterima kembali ke Liga Arab dan membuka kembali kedutaannya di Damaskus tiga tahun lalu.

Yordania dan Mesir, keduanya sekutu AS, juga telah mengambil langkah-langkah menuju normalisasi hubungan dengan bantuan Rusia dan Iran. Bulan lalu, Raja Abdullah dari Yordania berbicara dengan Assad untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

Perbatasan antara negara dibuka kembali untuk perdagangan. Menteri luar negeri Mesir juga bertemu dengan mitranya dari Suriah pada September dan menjadi kontak tingkat tertinggi antara negara-negara sejak perang saudara dimulai.

Pada 27 Desember 2018, UEA membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus setelah tujuh tahun ditutup di tingkat kuasa usaha. Pada Juni 2020, mantan presiden AS Donald Trump memperingatkan Abu Dhabi tentang dampak normalisasi lanjutan dengan rezim Suriah.

Kala itu pemerintahan Trump menyebut negara manapun, termasuk UEA, dapat dijatuhi sanksi lewat Caesar Act. Itu merupakan undang-undang yang mengatur sanksi bagi siapa pun, termasuk perusahaan, yang menjalin kerja sama dengan pemerintahan Assad.

Caesar Act bertujuan memaksa pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mendorong solusi politik di Suriah. UEA sebelumnya mengatakan bahwa Caesar Act mempersulit Suriah untuk kembali ke Liga Arab.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement