Perubahan arah kebijakan Kim belum dapat diterjemahkan sebagai reformasi sistemik. Kim telah mengawasi tindakan keras di bidang lain, seperti di media asing. Seorang pembelot, Park (23 tahun), mengatakan pemerintahan Kim Jong Un telah melarang film dan musik Korea Selatan. Park meninggalkan Korea Utara pada 2014.
“(Di bawah Kim Jong-un) saya merasa lebih disiplin di sekolah. Misalnya, sekolah lebih menindak seragam dan rambut. Mereka lebih melarang film atau musik Korea Selatan," ujar Park yang meminta untuk diidentifikasi hanya dengan nama belakangnya.
Setidaknya tujuh orang telah dihukum mati di bawah kepemimpinan Kim karena menonton atau mendistribusikan video K-pop. Sejauh ini, Korea Utara belum merilis teks hukum pemikiran anti-reaksioner yang baru. Namun menurut Daily NK, hukuman tersebut dapat mencakup hukuman penjara atau kematian bagi orang-orang yang tertangkap mengimpor atau mendistribusikan konten asing. Media pemerintah mengatakan Korea Utara akan hancur jika pengaruh asing dibiarkan berkembang biak.
“Ada ketakutan nyata tindakan ketat ini akan bertahan lebih lama dari pandemi,” kata Sokeel Park dari Liberty di Korea Utara, yang mendukung pembelot.
Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Amerika Serikat melakukan wawancara dengan warga Korea Utara yang membelot setelah 2014. Warga tersebut masih memiliki keluarga dan kerabat yang tinggal di Korea Utara. Dalam wawancara, warga tersebut menuturkan Kim membuka ekonomi secara luas dan menutup penyeberangan perbatasan ilegal. Sementara praktik korupsi dinormalisasi dan ada kenaikan tuntutan pemerintah terhadap tenaga kerja yang tidak dibayar.
“Sama seperti ayah dan kakeknya, pemerintahan Kim Jong Un didasarkan pada kebrutalan, ketakutan, dan penindasan memicu pelanggaran hak sistematis, kesulitan ekonomi, dan kemungkinan kelaparan,” kata peneliti senior HRW Korea, Lina Yoon.
Korea Utara tidak menjawab pertanyaan dari wartawan asing. Namun mereka telah membantah tuduhan dari penyelidik hak asasi manusia, PBB, dan lainnya yang mengkritik situasi kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
