Perubahan besar-besaran
Amandemen yang diusulkan Move Forward mencerminkan perubahan budaya yang dalam beberapa tahun terakhir melanda Thailand. Di mana raja selama beberapa dekade dianggap sebagai sosok yang sempurna, hampir seperti dewa.
Di masyarakat Thailand, banyak hal yang tetap sama. Potret raja digantung di jalan-jalan dan bangunan kota. Berita Kerajaan setiap malam menyiarkan hal perbuatan baik yang dilakukan keluarga kerajaan.
Namun perubahan yang tidak kentara terlihat jelas. Di bioskop, banyak yang tidak lagi menyanyikan lagu kebangsaan kerajaan setiap sebelum film akan diputar. Meme satir bermunculan di media sosial, sindiran terhadap Raja Thailand sekarang, sebelum akhirnya pemerintah memerintahkan untuk menghapusnya.
Namun, perubahan terbesar adalah perubahan politik. Pada pemilu terakhir di tahun 2019, tidak ada partai yang berani mengusulkan untuk mengubah undang-undang lese majeste.
Namun, Move Forward tidak hanya berani, tetapi juga memenangkan kursi terbanyak pada bulan Mei lalu, meskipun amandemen tersebut hanya merupakan salah satu poin dari platform progresif-nya.
Pergeseran ini muncul dengan demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa pada tahun 2020 yang dimulai sebagai protes terhadap kekuasaan militer. Pada akhirnya protes ini berkembang menjadi kritik terhadap apa yang disebut oleh para pengunjuk rasa sebagai hubungan antara militer dan istana, dan akhirnya menjadi kritik terhadap raja.
Para politisi tidak memimpin protes, tetapi Move Forward menyerukan reformasi hukum lese majeste, ketika para aktivis mulai didakwa di bawah hukum tersebut. Sekitar 250 dari 1.900 penuntutan yang terkait dengan protes tahun 2020 berada di bawah Pasal 112, menurut kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Penuntutan terhadap begitu banyak orang yang dijerat di bawah undang-undang tersebut mendorong isu ini menjadi wacana utama, kata para analis. "Kita sekarang dapat melihat garis kesalahan yang sebenarnya dalam politik adalah peran monarki dalam tatanan politik Thailand," kata Thitinan Pongsudhirak, seorang analis politik di Universitas Chulalongkorn di Bangkok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
