REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Wakil Ketua Komisi Militer Pusat China Jenderal Xu Qiliang bertemu Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Islamabad, Selasa (27/8). Pada kesempatan itu, Xu menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap Pakistan terkait isu Kashmir.
"Jenderal Xu Qiliang menyampaikan salam hangat dari Presiden (China) Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang serta menegaskan kembali dukungan penuh China kepada Pakistan, khususnya pada saat yang genting ini," kata kantor perdana menteri Pakistan dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu Agency.
Xu juga menekankan tekad China memperkuat hubungan bilateral dengan Pakistan di berbagai bidang. Dia menggarisbawahi kawasan Asia Selatan membutuhkan stabilitas serta pengembangan ekonomi.
Selama kunjungannya di Islamabad, Xu juga bertemu dengan Presiden Pakistan Arif Alvi di kediaman presiden. Dalam pertemuan tersebut, Alvi mengatakan, Pakistan sangat menghargai kerja sama pertahanan dengan China terutama dukungannya dalam masalah keamanan nasional.
"Kunjungan delegasi ini meyakinkan Pakistan terhadap dukungan China yang berkelanjutan," ujar Alvi.
Muslim Kashmir meneriakkan slogan dalam protes usai shalat Idul Adha di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India.
Xu memimpin delegasi tingkat tinggi ke Pakistan untuk membahas masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Dia akan mengadakan pertemuan dengan Panglima Angkatan Darat Pakistan Qamar Javed Bajwa dan Panglima Angkatan Laut Zafar Mahmood Abbasi.
Khan mengucapkan terima kasih karena China telah mendukung pendekatan yang dilakukan Pakistan terhadap Dewan Keamanan PBB terkait isu Kashmir. "Jam malam di Jammu-Kashmir yang dikuasai India (IoJ&K) harus segera dicabut dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia (HAM) internasional diizinkan mengunjungi Jammu-Kashmir agar memiliki penilaian objektif tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana," ujar Khan.
Menurut dia, penindasan HAM secara brutal di Jammu-Kashmir berpotensi memicu ekstremisme. Tindakan nekat India juga dapat menggoyahkan kestabilan di kawasan tersebut. Kashmir telah dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah itu pada 5 Agustus lalu.
Masyarakat di sana memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.
Mahasiswa Pakistan membakar poster Perdana Menteri India Narendra Modi menentang pencabutan status otonomi Kashmir di Lahore, Pakistan.
Untuk meredam aksi massa, pasukan India kemudian mengerahkan sejumlah besar pasukan. Mereka mengisolasi Kashmir dengan mendirikan pos pemeriksaan, membangun barikade kawat berduri, serta memberlakukan jam malam. Tak hanya itu, India pun memutus jaringan telepon, internet, dan televisi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tak dapat menghubungi kerabatnya yang berada di luar Kashmir.
Pakistan, yang selama puluhan tahun terlibat persengketaan dengan India terkait Kashmir, juga turut memprotes pencabutan status khusus wilayah tersebut. Islamabad telah menurunkan hubungan diplomatik dan membekukan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Ia pun menyatakan akan membawa masalah Kashmir ke Mahkamah Internasional.
Menurut Human Rights Watch, ratusan orang, kebanyakan pemimpin politik, telah ditahan atau ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, aksi protes dan bentrokan antara warga dengan petugas keamanan tak terhindarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
