Departemen Luar Negeri AS menuduh pemerintah Kim bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan di negara itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, rezim pemerintahan Kim terus menerus mengeksploitasi warganya.
"Rezim terus mengeksploitasi warganya sendiri, melanggar hak asasi mereka, untuk mengalihkan sumber daya dari rakyat negara itu untuk membangun (senjata pemusnah massal) dan program rudal balistik yang melanggar hukum,” kata Price.
Price mengatakan, AS mendukung upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara. Sebelumnya pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara, Tomas Ojea Quintana mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi tersebut telah menyebabkan krisis ekonomi yang mendalam, dan risiko kelaparan di Korea Utara.
“Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB harus ditinjau dan dikurangi untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa, serta untuk memungkinkan promosi hak atas standar hidup yang layak dari warga negara biasa,” kata Ojea Quintana dalam laporannya
Sejauh ini Korea Utara belum melaporkan kasus Covid-19 dan telah memberlakukan tindakan pencegahan yang ketat. Korea Utara memberlakukan penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan domestik sejak awal pandemi.
Ojea Quintana mengatakan, banyak warga Korea Utara yang mengandalkan kegiatan komersial di sepanjang perbatasan dengan Cina. Namun selama penutupan perbatasan, mereka telah kehilangan pendapatan. Kondisi ekonomi mereka diperparah oleh dampak sanksi.
"Akses masyarakat terhadap makanan adalah masalah serius, anak-anak dan orang tua yang paling rentan berisiko kelaparan," ujar Ojea Quintana.
Ojea Quintana mengatakan, Korea Utara mengalami kekurangan obat-obatan penting dan pasokan medis. Selain itu, organisasi kemanusiaan tidak dapat memasok obat-obatan dan persediaan lainnya, karena penutupan perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
